Taksi Bentrok, Salah Siapa?

Selasa (22/3) menjadi hari mengenaskan dalam minggu ini. Pasalnya ribuan sopir taksi dan bus konvensional melakukan demonstrasi anarkis di depan gedung DPR karena tidak terima dengan adanya taksi berbasis aplikasi online. Para sopir pendemo tersebut tidak hanya melakukan pemaksaan untuk berhenti kerja pada sopir-sopir yang masih beroperasi, tetapi mereka juga menghancurkan mobil taksinya. Melihat kondisi ini, aparat keamanan akhirnya turun tangan mengamankan aksi unjuk rasa ini dengan mengerahkan 6.000 personel gabungan dari Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya.

Beragam tanggapan yang diberikan oleh masyarakat muncul untuk menyikapi kisruh ‘pertikaian’ antara taksi online dan taksi konvensional ini, selain menanggapi kengerian akan demo sopir taksi tersebut karena aksi anarkisnya. Tak sedikit pula yang memberikan penilaian bahwa seharusnya sopir taksi konvensional yang menyesuaikan dengan perubahan jaman saat ini yang serba digital dan online.

Di lain pihak, pemerintah tidak menyelesaikan masalah ini dengan solusi yang tepat. Pemerintah justru terlibat malah berada di dua kubu yang berbeda. Dua menteri yang menangani kisruh taksi ini malah mengeluarkan keputusan yang berbeda dan saling tidak sepakat. Pada Rabu (23/3), Menteri Perhubungan Ignasius Jonan meminta perusahaan taksi online berhenti beroperasi hingga semua persyaratan dipenuhi. Namun, hal berbeda disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara yang menolak penutupan aplikasi taksi online dengan alasan penyelenggaranya tidak menjalankan kegiatan transportasi umum.

Pertentangan taksi konvensional dan online ini sebenarnya sudah dimulai sejak setahun lalu ketika angkutan umum berbasis online mulai masuk ke Indonesia. Permasalahan-permasalahan yang terjadi utamanya selalu dimulai dengan pendapatan yang berkurang yang dirasakan oleh pelaku bisnis taksi konvensional. Wajar jika sopir taksi konvensional mengalami penurunan pendapatan karena kalah saing dengan sopir taksi online  dalam  mendapatkan penumpang. Mereka bahkan mengalami tekor karena mereka menghabiskan lebih banyak uang untuk membeli bensin untuk memutari jalanan guna mencari penumpang. Sementara itu, taksi online hanya menunggu adanya pemesan taksi dari sekitaran tempatnya mangkal.

Selain itu, dari segi harga, taksi online menetapkan harga jauh lebih murah daripada taksi konvensional. Secara tarif dasar saja, taksi online memberikan harga Rp2.500-Rp3.000, sedangkan taksi konvensional menetapkan tarif dasarnya Rp7.500. Bagi masyarakat, harga taksi online jelas semakin diminati dibandingkan dengan taksi konvensional. Permasalahan harga ini pun diangkat ke permukaan dan pemerintah memberikan tawaran solusi yang tidak tepat dengan  meminta taksi konvensional untuk menurunkan tarifnya. Hal ini tidak mungkin terjadi mengingat taksi konvensional juga harus membayar pajak dan karyawan-karyawan perusahaannya.

Sesungguhnya, demo sopir taksi konvensional yang terjadi kemarin Selasa kembali menjadi bukti kurang  seriusnya pemerintah  dalam  mengatasi masalah transportasi masyarakat. Pemerintah tidak mampu menyelesaikan masalah ini secepatnya, bahkan pemerintah baru bereaksi ketika demonstrasi ini berubah ricuh dan menimbulkan korban luka-luka serta perang komentar netizen. Seharusnya pemerintah mampu melakukan langkah preventif untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul karena kemajuan zaman ini, bukan hanya melakukan langkah-langkah kuratif seetelah jatuh korban.

Kejadian ini menunjukkan bagaimana penerapan ekonomi yang dilakukan pemerintah, yakni ekonomi kapitalisme-neoliberal. Penerapan ini memberikan “izin” kepada rakyat untuk bertarung di lapangan ekonomi layaknya hukum rimba, “siapa yang kuat, dia yang menang.” Hal ini bermakna pula siapa yang kalah modal dan kalah teknologi, maka ia akan mati, jika dikaitkan ke dalam konteks ini.

Padahal, bukan itu persoalannya. Masalah utamanya terletak pada bagaimana regulasi pemerintah yang tak berlaku adil pada semua pelaku usaha. Pemerintah seharusnya bertindak adil pada setiap pelaku usaha baik yang legal, maupun yang ilegal. Tak ada pilih kasih dalam penerapannya dan pemerintah tidak hanya reaktif ketika terjadi masalah, tetapi juga sudah memberikan langkah preventif sebelum kejadian macam demonstrasi buruh ini terjadi.

Tulisan ini ditulis pada 31/03/2016

credit photo : rappler.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s