Revolusi Mental, Solusikah?

Pada pertengahan April ini, tepatnya 13 April kemarin, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendatangi tanah priangan, tepatnya ke Bale Sawala Rektorat Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Sumedang. Kedatangan Mendagri ini adalah untuk menyampaikan kuliah umum mengenai “Komunikasi Politik dalam Pemerintahan” kepada mahasiswa Unpad. Menurutnya, tiga masalah Indonesia saat ini adalah tentang korupsi, narkoba, dan terorisme serta radikalisme.

Menurutnya, korupsi sudah menjadi momok. Diantara sekian banyak dana nganggur yang cukup besar, dana yang paling sering dikorupsi adalah dana bantuan sosial dan dana hibah karena keduanya adalah dana yang ada, tetapi pemakaiannya tidak tentu karena bergantung kebutuhan daerah masing-masing. Dana ini menjadi ‘lahan basah’ bagi para tikus berdasiemudian, masih banyak area rawan korupsi dalam birokrasi Indonesia.

Permasalahan narkoba pun tak kalah peliknya. Setiap harinya ada sekitar 40-50 orang meninggal karena narkoba. Menurut data Mendagri, penyaluran narkoba 80 persennya berasal dari perbatasan. Dari Kepulauan Riau saja ada 35 “jalur tikus” penyalur obat-obatan terlarang ini.

Terakhir, radikalisme dan terorisme, menurutnya, sedang menyerang bangsa ini. Dimulai dari masalah yang ada di Suriah dengan ISISnya hingga pengeboman di Sarinah yang kemarin terjadi.

Tjahjo Kumolo menyatakan solusi bagi ketiga masalah ini adalah dengan revolusi mental sebagaimana yang sedang digencarkan oleh pemerintahan Jokowi saat ini.  Ia berharap seluruh universitas mendukung program ini, termasuk Unpad. Meski nantinya, Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) akan menjadi corong terdepan dalam berubahnya revolusi mental. Namun sayang, institusi pencetak para pejabat itu baru saja kecurian kedua mahasiswinya yang hamil.

Sebagaimana diketahui, revolusi mental adalah program yang dicanangkan presiden ketika ia belum menjabat. Revolusi mental ini digalakkan oleh pemerintah karena merasa banyaknya masalah yang terjadi saat ini adalah karena moral bangsa yang semakin rendah. Hal ini, menurut pemerintah, dibuktikan dengan kejujuran yang semakin terkikis dan tingkat korupsi yang meningkat setiap tahunnya.

Setiap pergantian kepemimpinan, banyak orang baik muncul dengan tekad mengubah keburukan yang ada di pemerintahan. Namun, orang-orang tersebut malah terjebak dalam lubang korupsi karena sistem demokrasi yang buruk dan sistem hukum yang tak mampu memberikan solusi tuntas ini.

Jika kita melihat, revolusi mental ini adalah bentuk perbaikan yang bertumpu kepada individu agar menjadi lebih baik. Hal ini menjadi tidak mungkin jika disandingkan dengan sistem yang ada saat ini. Jika akhirnya saat ini banyak orang menjadi koruptor, penjahat, dan semacamnya, maka hal ini bukan disebabkan orangtuanya yang salah mengasuh, tetapi lingkungan yang membentuknya seperti itu.

Ibarat peribahasa, jauh panggang dari api, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah hari ini tidak berkorelasi dengan target revolusi mental yang terus disuarakan pemerintah. Misalnya saja, masyarakat hari ini dirusak dengan tontonan media yang tidak mendidik, yang tak jarang membuat orangtua kelimpungan meluruskan anaknya. Lihat saja,  tayangan-tayangan tidak mendidik macam sinetron geng-geng bermotor, acara dangdut, membagikan duit instan dan sebagainya masih saja difasilitasi oleh pemerintah untuk menjadi tayangan hiburan bagi masyarakat ditengah target revolusi mental yang terus digelorakan pemerintah.

Hal ini diperparah dari segi pendidikan negeri ini yang disistemkan untuk membentuk robot-robot pekerja yang menghasilkan uang bagi negeri ini. Dengan kondisi-kondisi seperti ini, bisakah mental-mental anak negeri ini mengalami revolusi ke arah yang lebih baik? Jika hal ini saja masih saja terjadi, mustahil rasanya untuk merevolusi mental bangsa ini.

Revolusi mental yang terbaik adalah revolusi yang terintegrasi mulai dari individu yang diajarkan dengan penanaman nilai-nilai agama yang benar, kemudian lingkungan yang menjaga individu tersebut adalah lingkungan yang berintegrasi dengan nilai yang dianutnya. Selain itu, ditambah dengan birokrasi bersih.

Terakhir, pemerintahan di tingkat negara juga mendukung dengan penerapan tata aturan yang mampu mengikat masyarakat untuk senantiasa berada dalam kebaikan. Aturan yang dibutuhkan bukanlah aturan yang selama ini sudah diterapkan, demokrasi yang bobrok seperti sekarang ini, melainkan sistem dan nilai hidup yang sempurna yang berasal dari yang Maha Sempurna, yaitu Islam.

Tulisan ini ditulis pada 18/04/2016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s